fbpx
AdvedtorialBeritaSulsel

Wakil Bupati Wajo Hadiri Kunker Menteri Kelautan dan Perikanan di Barru

Minggu, 1 Desember 2019, Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Bapak Edhy Prabowo didampingi oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya melakukan kegiatan panen udang vannamei dan meresmikan 4 unit Hatchery milik PT. Esaputlii Prakarsa Utama (Esapratama Fishery Company) di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, perwakilan PT. Esaputlii Prakarsa Utama, Bupati Barru, jajaran pejabat daerah lainnya dan Wakil Bupati Wajo, serta para pembudidaya dan stakeholder kelautan dan perikanan lainnya.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Eddy Baramuli bahwa udang vannamei sudah dikenal di Sulsel sejak tahun 2003 dan mulai diekspor pada tahun 2008 sebanyak 7.055 ton. Sulawesi Selatan memiliki potensi tambak efektif untuk budidaya udang vannamei seluas 96.000 hektar, udang windu 38.000 hektar, dan sisanya untuk budidaya ikan bandeng dan sebagainya.

“Mengingat besarnya potensi ini, hari ini dalam rangka mencari solusi terbaik untuk meningkatkan produksi ekspor hasil perikanan pada umumnya, dan hasil udang pada khususnya, kita berdiskusi dengan Bapak Menteri,” cetusnya.

Dalam mengawali sambutannya, Menteri Edhy menyampaikan apresiasi atas pengembangan hatchery (pembenihan) oleh PT. Esaputlii Prakasa Utama. Menurut beliau, dalam RPJMN 2020–2024, pengembangan udang dengan sistem kluster menjadi salah satu prioritas KKP. Pemerintah akan fokus pada kebijakan dan regulasi investasi udang sehingga investasi akan lebih mudah.

“Saya berharap keberadaan hatchery skala besar ini akan turut berkontribusi dalam pemenuhan benur udang dan bandeng yang bermutu di seluruh Indonesia. KKP sangat mendukung apa yang dilakukan perusahaan dalam pengembangan udang di Indonesia, apalagi saat ini KKP menargetkan ada peningkatan kontribusi devisa ekspor yang lebih signifikan dari komoditas udang. Kita menargetkan nilai ekspor udang meningkat hingga 250% di tahun 2024,” papar Menteri Edhy.

Menteri Edhy bertekad mengembalikan kejayaan Indonesia di sektor budidaya udang. Ia menilai, sudah sewajarnya ekspor udang digenjot mengingat udang memberikan share devisa hingga 40% dari total ekspor produk perikanan nasional. Tahun 2017 misalnya, nilai ekspor udang Indonesia mencapai USD1,47 miliar. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan KKP guna mendukung pengembangan budidaya tambak udang di Indonesia. Beberapa dituangkan dalam program prioritas di antaranya budidaya udang berbasis klusterisasi, Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP), bantuan induk bermutu dan benih unggul, serta bantuan eksavator.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap sektor kelautan dan perikanan Sulsel. Menurutnya, dengan dukungan pemerintah berupa fasilitas direct export (ekspor langsung) produk perikanan Sulsel ke pasar luar negeri, ekspor komoditas perikanan Sulsel meningkat tajam. Misalnya rumput laut yang tahun lalu disebut meningkat hingga 550 persen.

Perlu diketahui, Provinsi Sulawesi Selatan berkontribusi cukup besar terhadap kinerja sektor perikanan budidaya nasional. Potensi Sulawesi Selatan, terutama budidaya laut dan payau selalu menjadi 5 besar produsen ikan hasil budidaya pada level nasional. Bahkan Sulawesi Selatan menjadi produsen terbesar rumput laut nasional.

Pada kegiatan yang sama, Bupati Barru Suardi Saleh memaparkan potensi perikanan di Kabupaten Barru. Menurutnya, Kabupaten Barru memiliki pantai sepanjang 78 km yang terbentang bersama jalan nasional sehingga akses ke pantai relatif mudah untuk kegiatan perikanan. Selain itu, Kabupaten Barru memiliki 7 hatchery skala besar dan 59 hatchery skala rumah tangga. Ia berharap bantuan KKP untuk pengembangan hatchery ini, khususnya hatchery skala rumah tangga.

Selain itu, ia juga meminta bantuan KKP berupa sistem bidodaya bioflok untuk dikembangkan di pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Barru. Ia beralasan, bioflok ini tak hanya bisa dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian dan supply ikan di pesantren, juga sebagai media belajar wirausaha bagi para santri.

Wakil Bupati Wajo mengapresiasi langkah Bapak Presiden yang disampaikan oleh Menteri Edhy yang tengah merancang penyederhanaan regulasi melalui kebijakan omnibus law, sebagai upaya menghilangkan tumpang tindih aturan dan birokrasi. Setidaknya ada 11 klaster kebijakan omnibus law untuk Cipta Lapangan Kerja, dua di antaranya yakni penyederhanaan perizinan investasi dan pengembangan inovasi dan riset.

“Kita berharap kebijakan ini akan berdampak terhadap peningkatan investasi budidaya dan mampu mengakselerasi pengembangan budidaya di kawasan-kawasan potensial khususnya di Kabupaten Wajo.” jelasnya.

 

Editor : Hasniar

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close