fbpx
Wajo

Setelah Dilantik, Ini yang dilakukan Pammase agar OPD jujur dalam pengelolaan anggaran.

Jelang pelantikan Bupati Wajo Terpilih, Amran Mahmud menyampaikan bahwa unsur penting yang tercantum dalam Visi pemerintahan di bawah kepemimpinanya di Kabupaten Wajo nanti adalah pemerintah yang amanah.

Unsur ini terinternalisasi melalui perwujudan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas bebas korupsi, demi menghadirkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.

Amran Mahmud berkeinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang amanah tidak lepas dari banyaknya masalah yang masih dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Wajo ini.

“Tadi saya ditemui salahsatu masyarakat Wajo, mereka menyampaikan langsung kepada saya, bahwa pengelolaan pemerintahan harus jelas dan transparansi. Mereka sangat sangat berharap agar setelah saya dilantik, permasalahan yang selama ini mendera bisa diatasi di masa pemerintahan 2019-2024 ini,” ungkap pasangan H Amran SE ini, usai berdiskusi dengan salah seorang warga Kabupaten Wajo yang kebetulan menemuinya di sela-sela kegiatan ibadah umrah di tanah suci Mekkah pagi tadi, Jumat (4/1/19).

Ketua DPC PAN Wajo ini Menambahkan, pemerintah daerah nanti harus didukung oleh aparat yang jujur dan memiliki integritas dalam menjalankan amanah jabatannya.

“Tugas dan tanggung jawab yang ada dalam setiap jabatan terikat pada norma hukum dan norma moral yang harus di jiwai oleh pemangkunya, sehingga tugas dan tanggung jawab tersebut bisa dijalankan dengan baik,” terang Amran Mahmud.

Menyinggung soal sinyalemen tentang adanya pemborosan atau inefisiensi dalam penggunaan anggaran yang terjadi pada setiap OPD, Amran Mahmud menegaskan untuk menjamin pengelolaan APBD nanti benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Kata dia, tidak ada toleransi terhadap pelanggaran asas-asas pengelolaan keuangan yang terjadi karena itu kunci keberhasilan dalam menjalankan pemerintahan.

“Itu yang akan menjadi bahan evaluasi terhadap setiap aparat yang bekerja di bawah kepemimpinan kami nantinya, dan tentu kami juga akan menggandeng aparat penegak hukum untuk menjamin pengelolaan anggaran agar berlangsung dengan baik,” tegas Amran Mahmud.

Bahkan menurutnya, dia telah mendapatkan kabar bahwa OPD dan kecamatan diharuskan melaksanakan kegiatan pada bulan januari 2019 ini agar bisa mengumpulkan dana dengan nilai yang bervariasi. Kegiatan yang akan dilakukan pada umumnya berupa perjalanan dinas secara besar-besaran

“Kami merasa prihatin dan menyayangkan sikap aparat pemerintah yang masih berpikir pragmatis tanpa memedulikan rakyat,” turup Amran Mahmud.

Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, H Amiruddin membantah kabar tersebut. Adapun program yang digenjot saat ini kata dia, adalah penyelesaian Rencana Umum Pelaksanaan (RUP) dimana harus final pada Januari 2019, dari sisi metode perencanaan.

“Tidak ada percepatan, semua berjalan normatif saja, karena berdasarkan rekomendasi Korsupga (Kordinasi supervisi pencegahan KPK). Kita diarahkan untuk menyelesaikan RUP, diimput tepat waktu,” jelasnya.

Apalagi lanjutnya, di Sulsel sudah ada rencana aksi dan pendampingan dengan KPK. Karenanya Pemda direkomendasikan untuk merampungkan rencana pengadaan pada Januari 2019.

“Januari 2019, RUP harus rampung kalau tidak, akan terjadi pergeseran waktu yang berakibat pada keterlambatan pekerjaan. Adapun metode lelang atau penunjukan pelaksanaannya, itu belum ditentukan waktunya. Tapi RUP harus selesai Januari ini,” paparnya.

Disinggung terkait perjalanan dinas yang dianggap anggarannya terlalu besar, Amiruddin juga menjelaskan, persoalan tinggi dan rendahnya anggaran perjalanan dinas, di Wajo belum ada standar biaya.

“Tapi itsu sudah banyak dirasionalisasi. Kalau nanti memang kurang nanti kita lihat,” tutupnya.*

Editor : Asriadi

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close