fbpx
Nasional

Opini : Serba Salah Pemerintah Pusat

Tepatnya Hari Rabu, 27 Desember 2018. Bapak Sandiaga Salahuddin Uno yg biasa disapa dengan “bang Sandi”menyambangi kampung halaman saya Desa Tosora, Kabupaten Wajo. Kedatangannya jelas memiliki tujuan dan maksud tertentu. Bersama dengan tim Suksesnya mereka ke Desa Tosora untuk melakukan kampanye pencapresannya sebagai wakil presiden RI yg berpasangan dengan pak Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Selain itu, beliau juga mempunyai agenda berkunjung ke makam leluhurnya yg masih erat kaitannya dengan silsilah keturunan beliau, meski di selah-selah waktunya yg mepet dikarenakan ada beberapa daerah lagi yg ingin dikunjunginya di Sulawesi Selatan.

Kejadian menarik terjadi ketika bapak Sandiaga Uno beserta rombongan disambut “Jembatan Darurat” nama candaan yg biasa dilontarkan warga sekitar ketika menyebut jembatan yg rusak akibat hantaman kuatnya banjir beberapa bulan lalu. “Ini saya berasa di film Indiana Jones” cuitan di paragraf awal di akun medsos Bang Sandi yg menurut saya menarik serta membuat saya tertawa lepas membacanya. Dilain sisi saya selaku Masyarakat yg sering melewati jembatan tersebut merasa khawatir ketika melihat Sandiaga Uno beserta rombongan melintasi jembatan yg hanya berstruktur kayu itu.

Namun, kekhawatiran saya tidak berbanding lurus dengan statement beliau lewat postingan di paragraf 2 di akun medsos miliknya yg seolah-olah menyalahkan pemerintah pusat “pembangunan infrastruktur besar-besaran dan memakan biaya besar bahkan bahkan utang luar negeri ternyata belum terasa dampaknya di pedesaan” ungkapnya. Sebab inilah saya mencoba berpikir sejenak siapa yg salah dibalik ini?. Sebelum terlalu jauh menyalahkan pemerintah pusat perlu disadari ada beberapa pihak yg berwenang mengurusi hal seperti ini sebelum melempar ke ranah pusat, yg pertama pemerintah provinsi, pemprov menurut saya perlu berperan menangani hal tersebut karena kita ketahui bersama ruas jalan Desa Tosora-Paria merupakan jalan poros Provinsi. Kedua yaitu Pemerintah Daerah, lalu kemana pula pemerintah daerah yg sudah diberi kebijakan lewat desantralisasinya untuk mengurus daerah kekuasaannya. Dan terakhir Pemerintah Desa, beberapa tahun lalu Kebijakan presiden mengenai pembagian 1 miliar dana desa diperuntukkan untuk seluruh desa di Indonesia kenapa mesti tidak digelontorkan untuk membangun jembatan tersebut yg menurut saya tidak akan memakan biaya terlalu besar.

Baiklah jika beberapa aparat yg saya sebutkan tadi misalnya lepas tangan mengurus hal ini dengan alasan minimnya biaya, namun wajarkah jika kita langsung menyalakan pemerintah pusat yg fokus di pembangunan Nasional yg tidak tahu menahu hal ini dan bukan ranah kebijakannya. Lewat tulisan ini saya tidak bermaksud mendukung atau sebaliknya, disini saya hanya ingin menyajak semua pihak untuk berkampanye yg sehat,cerdas,bijak dan sesuai fakta yg ada dan lebih utama jangan mudah menyalahkan,karena semua ini demi pemilihan Presiden 2019 yang diharapkan berlangsung damai.

Tags
Show More

Wahid Abdillah Syam

Wahid Abdillah Syam, biasa dipanggil Wahid, saya lahir di Wajo, 1 Februari 1998. Saya anak tunggal dari pasangan (Alm) Drs Syamsul Bahri dan Hj.Nuhariah S.Pd. Ayah saya merupakan seorang guru SDN 199 TUA, sedangkan Ibu saya merupakan kepala sekolah di SDN 162 CINNONGTABI . Ketika kecil , saya memulai pendidikan formal di SDN 163 TELLULIMPOE, Setelah lulus SD, saya melanjutkan sekolah di SMPN 2 MAJAULENG, Setelah tamat lalu melanjutkan sekolah di SMAN 3 SENGKANG UNGGULAN KAB.WAJO, setelah menyelesaikan jenjang pendidikan di bangku sekolah, kini saya melanjutkan pendidikan kuliah di UIN ALAUDDIN MAKASSAR.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close