fbpx
Pendidikan

KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF (Kesetaraan untuk Anak)

Penyelenggaraan pendidikan secara umum dapat diakses oleh semua warga negara Indonesia. Namun demikian, masih terdapat warga negara Indonesia yang belum dapat memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan secara layak, khususnya mereka yang masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus.

Dalam system pendidikan Indonesia, diatur bahwa bagi warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ atau social termasuk warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan khusus.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) yang masih memiliki kemampuankognitif yang baik, masih dapat mengenyam pendidikan di sekolah umum atau sekolah reguler yang menerapkan atau menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi pemberian akses pendidikan kepada semua anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan bersama-sama anak yang lain. Inklusif merupakan suatu sistem yang menempatkan semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, masyarakat dan Pembina pendidikan, secara bersama-sama mengembangkan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengembangkan potensinya secara optimal.

Pendidikan Inklusi bertujuan agar anak-anak yang berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah reguler, dan dapat hidup seperti anak-anak normal lainnya, memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus dapat belajar dan bersosialisasi dengan teman sebaya mereka tanpa ada halangan.

Pendidikan inklusi juga menerapkan nilai sosial yang tinggi agar anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak lagi dikucilkan atau dihindari dan menghilangkan stigma bahwa anak-anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak cacat. Dengan demikian setiap lembaga pendidikan formal harus menerima anak yang tergolong tersebut tanpa membeda-bedakan.

Namun realita yang terjadi dilapangan, anak dengan kondisi ABK mendapat perlakuan yang berbeda dengan anak yang tergolong normal.
Dalam Peta Jalan Program Pendidikan Inklusif Tahun 2017-2021 sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan dalam 3 tahap: Tahap Sosialisasi (2017-2018) dengan target penyamaan persepsi dan sosialisasi, Tahap Rintisan (2019) dengan target perubahan sikap satuan pendidikan dan masyarakat, Tahap Penguatan (2020) dengan target perluasan dan peningkatan mutu layanan, dan Tahap Implementasi (2021) dengan target implementasi di tingkat kabupaten/ kota dan nasional.

Namun demikian, saat ini baru dimiliki sebanyak 29.317 sekolah penyelenggara inklusif di seluruh Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK ( Dapodik, per 31 Januari 2019). Artinya baru sekitar 11% dari jumlah sekolah di Indonesia yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif, sementara dalam peta jalan, ditargetkan bahwa pada tahun 2021 semua sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dilakukannya review terhadap Peta Jalan Pendidikan Inklusif untuk disesuaikan dengan kondisi dengan durasi tahun dimulai dari tahun 2019 s.d. 2024.

Pendidikan Inklusif dipandang sebagai sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eklusivitas di dalam dan dari pendidikan (Booth, 2002).

Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat meng-akomodasi kebutuhan semua anak seseuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya merupakan tanggungjawab dari system pendidikan biasa untuk mendidik semua anak (UNESCO, 2006).

Pendidikan menjadi hak setiap warga Negara maka menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasi lembaga pendidikan sebagai tempat untuk belajar.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 3 menjelaskan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupanbangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Dengan amanah undang-undang pemerintah selaku pemangku kebijakan harus memfasilitasi ABK untuk mendapat pendidikan sesuai haknya di sekolah formal tanpa ada pengecualian. Sumarni (Dosen FKIP Universitas Puangrimaggalatung dan Mahasiswa Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang).

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close