fbpx
ArtikelPendidikan

Kebijakan Alih Kelola Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai undang-undang pemerintahan daerah (UU Pemda) yang baru, pemerintah merumuskan regulasi baru terkait perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan tersebut salah satunya dalam bidang pendidikan. Bahwa mulai tahun 2016 kewenangan pendidikan menengah di seluruh Indonesia dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.

Penetapan kebijakan ini merupakan perwujudan dari tujuan desentralisasi pendidikan yakni untuk menyeragamkan pengelolaan pendidikan, khususnya jenjang SMA/SMK antar kabupaten/kota di wilayah provinsi (Sendhikasari, 2016).

Perubahan kewenangan pendidikan menengah tersebut telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 pada pasal 11, pasal 12 ayat 1 huruf a, pasal 15 ayat 1 dan lampiran rumawi I, huruf A. Perubahan tersebut merupakan perubahan dari UU Pemda sebelumnya yakni UU No. 32 Tahun 2004.

Dengan adanya desentralisasi, diharapkan tujuan demokratisasi dapat tercapai, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan pemerintahan dekat dengan masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat akan lebih menyesuiakan dengan keadaan sosial di masyarakat, sehingga pengambilan keputusan kebijakan berpusat pada masyarakat lokal.

Dalam perkembangannya, pengelolaan pendidikan menengah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi ternyata ditengarai menimbulkan beberapa masalah menurut beberapa kalangan. Permasalahan yang terjadi dapat dirasakan mengingat terdapat kondisi yang berbeda antara saat sekarang dikelola oleh pemerintah provinsi dengan kondisi yang dulu ketika dikelola oleh pemerintah kota.

Pasca adanya pengalihan kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi mengelola seluruh SDM, aset, anggaran maupun administrasi SMA/SMK di Kota kabupaten.

Adapun masalah yang terjadi tersebut dapat diketahui merupakan beberapa permasalahan pada aspek P3D pada proses implementasi pengelolaan SMA/SMK. Sebagaimana faktor-faktor implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Van Metter dan Van Horn (1975), setidaknya terdapat enam faktor yang turut mempengaruhi proses implementasi sebuah kebijakan.

Ke enam faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut di antaranya adalah :

1) Ukuran (standar) dan tujuan kebijakan;

2) Sumber daya;

3) Komunikasi dan aktivitas pelaksana;

4) Karakteristik agen pelaksana;

5) Kondisi sosial politik dan ekonomi;

6) Kecenderungan (disposition) dari para pelaksana.

Adapun hasil pemerolehan dan analisis data dari ke enam faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Tujuan dari kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan tujuan kebijakan secara nasional, yakni pemerataan pelayanan pendidikan. Kebijakan ini juga bersifat redistribusi kewenangan, artinya pengambilan kembali kewenangan yang telah diberikan untuk kemudian dilakukan pengaturan pemerataan. Dalam konteks kebijakan pengaihan kewenangan pendidikan menengah ini di Provinsi, redistribusi kewenangan dilakukan dari kewenangan pengelolaan pendidikan menengah Pemerintah Kabupaten/Kota kemudian diserahkan sekaligus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Penyerahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ini yang juga dilakukan oleh Pemerintah Kota kabupaten kepada Pemerintah Provinsi.

2. Sumber Daya
Implementasi pengelolaan pendidikan menengah di kota kabupaten didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya pendanaan, dan sarana prasarana. Dalam aspek sumber daya manusia, dapat diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota kabupaten dalam aspek sumber daya manusia ini adalah permasalahan secara kuantitas maupun secara kualitas. Adapun dalam aspek sumber daya keuangan/pendanaan, dapat diketahui bahwa pada implementasi pengelolaan pendidikan menengah di kota kebupaten, sumber pendanaan dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi . Sumber pendanaan dalam pengelolaan pendidikan menengah ini adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi. Artinya pemerintah provinsi yang menanggung seluruh pelaksanaan pengelolaan pendidikan menengah SMA/SMK yang menjadi tanggung jawabnya di seluruh wilayah kabupaten/kota. Sebagai pemecahannya, pemerintah provinsi mencarikan alternatif kekurangan tersebut dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan melakukan pengaturan biaya dari sekolah maupun siswa.

3. Komunikasi antar organisasi
Pada awal pengalihan kewenangan pendidikan menengah ini, proses komunikasi telah dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi dengan pihak Pemerintah kabupaten dalam proses penyerahan kewenangan pendidikan menengah dalam aspek P3D. Setelah selesai dialihkan dan dikelola oleh pemerintah provinsi, pengelola teknis dipegang oleh Cabang Dinas Pendidikan kabupaten. Proses komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan teknis pendidikan menengah ini dilakukan di internal Cabang Dinas Pendidikan dan dengan pihak eksternal yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Komunikasi dengan pihak internal dilakukan antar para para pegawai organisasi pelaksana, antara atasan dan bawahan atau sebaliknya. Sedangkan komunikasi dengan pihak eksternal dilakukan dilakukan antar lembaga eksternal terkait pelaksanaan kebijakan, atau juga dengan pihak-pihak kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi yang dilaksanakan di internal lembaga dilakukan bisa dalam bentuk instrksional atau dalam bentuk koordinasi. Sedangkan komunikasi dengan pihak eksternal lembaga merupakan komunikasi yang dilakukan untuk tujuan koordinasi.

4. Karaktersitik Agen Pelaksana
Dalam konteks implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah di kabupaten, karakteristik pelaksana mengacu pada karakteristik Cabang Dinas Pendidikan Wilayah kabupaten sebagai lembaga pelaksana teknis pengelolaan pendidikan menengah. Karakteristik cabang dinas pendidikan sangat ditentukan bagaimana karakter para pegawai yang bekerja di dalamnya. Dilihat dari aspek kompetensi dan ukuran pegawai di cabang dinas pendidikan bisa dikatakan masih berada dalam kondisi kurang ideal. Kondisi ini yang kemudian mempengaruhi tingkat pelayanan yang diberikan yang masih belum sepenuhnya bisa dilaksanakan dengan maksimal. Meskipun masalah ini telah dirasakan dampaknya oleh kelompok sasaran, dalam ini para siswa dan guru. Namun demikian, karena cabang dinas pendidikan memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam melaksanakan pekerjaan mereka, peneliti mendapati para pegawai cabang dinas mengupayakan memberikan pelayanan yang baik dengan kondisi yang ada. Dengan adanya mekanisme tersebut artinya setiap adanya keputusan yang bersifat strategis dalam proses pengelolaan pendidikan SMA/SMK di kabupaten dapat dilakukan kontrol yang baik.

5. Kecenderungan (disposition) dari para pelaksana/implementor
Berhubungan dengan sikap para pegawai mempunyai pemahaman dan penerimaan yang baik terhadap kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah ini. Hal ini bisa dilihat beberapa indikasi yang bisa dilihat pada pola kinerja para pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pengelola teknis pendidikan jenjang SMA/SMK di kabupaten Cabang Dinas Pendidikan memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa secara kecenderungan penerimaan dan sikap para pegawai cabang dinas pendidikan terhadap kebijakan yang ada cenderung mendukung proses implementasi pengelolaan pendidikan menengah.

 

Ary Makani
(Mahasiswa Program Doktoral Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Malang)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close