fbpx
Wajo

Andi Gusti: Basis data terpadu dan transaksi non tunai adalah pintu kesejahteraan rakyat.

Anggota panitia khusus (pansus) terkait laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Wajo, menilai kelemahan pemerintahan periode 2014-2019 terletak pada minimnya data.

Penilaian anggota DPRD asal partai Nasdem Wajo Andi Gusti Makkarodda tersebut disampaikan saat ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo di jalan Rusa, Sengkang, (Rabu, 16/1/2019).

“Pansus sudah berkali-kali rapat, kini masuk tahap penyusunan rekomendasi. Kedepan pemerintahan baru (Bupati dan DPRD) wajib membenahi Data. Basis Data Terpadu harus dibangun, untuk menjadi dasar perencanaan, penyusunan dan pembahasan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah, red.) Ungkap Andi Gusti.

Bukan hanya itu, pegiat anti korupsi tahun 90an ini berharap pemerintahan baru, menunjukkan komitmen pencegahan korupsi dilingkungan birokrasi. Ia menilai, penerapan transaksi non tunai secara totalitas menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan guna mencegah pungutan atau pemotongan biaya perjalanan dinas para pegawai.

“Transaksi non tunai ini terkesan sepele tetapi subtansial dilakukan untuk reformasi birokrasi, transaksi non tunai secara total sangat penting karena akan mencegah praktik pemotongan untuk gaji dan biaya perjalanan dan mencegah dari implikasi hukum atas praktik-praktik perjalanan dinas fiktif, Dengan begitu para pegawai akan lebih produktif.”

“Hal mendasar seperti itu, tidak bisa ditawar karena jika Datanya keliru maka semua akan jadi tidak tepat. Datalah yang menjadi variabel menentukan untuk perencanaan pembangunan dan datalah yang menjadi sumber untuk merumuskan program dan kegiatan sebagai solusi dalam penyelesaian masalah dan pelayanan publik. Jika itu dilakukan maka kesejahteraan rakyat bisa dicapai periode mendatang” terang Andi Gusti.

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close